arumbae.com Ambon – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPD IWAPI) Provinsi Maluku yang berlangsung di Grand Avira Hotel, Ambon, Kamis (6/8/2026).
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi kepada IWAPI yang telah memasuki usia ke-51 tahun. Menurutnya, usia tersebut menunjukkan kematangan organisasi dalam membina dan memberdayakan perempuan pengusaha, sekaligus berkontribusi terhadap penguatan perekonomian daerah.
Pada kesempatan itu, Vanath juga memaparkan pandangannya mengenai perputaran ekonomi di Maluku. Ia mengibaratkan sumber perputaran uang di masyarakat berasal dari tiga “pohon” utama, yakni pohon pemerintah melalui APBN dan APBD, pohon swasta melalui investasi dan kegiatan usaha, serta pohon perbankan melalui dukungan pembiayaan kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku tidak dapat terus bergantung pada belanja pemerintah semata. Peran sektor swasta dan dunia perbankan harus semakin diperkuat agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurutnya, salah satu prasyarat utama agar investasi dan usaha swasta berkembang adalah terciptanya situasi keamanan yang kondusif.
“Investasi dan usaha swasta hanya bisa tumbuh kalau daerah kita aman dan kondusif. Mana ada orang berduit atau investor yang mau menanamkan modalnya kalau situasinya tidak aman? Karena itu, menjaga keamanan adalah kunci utama agar pergerakan ekonomi lancar dan lapangan kerja terbuka,” ujar Vanath.
Selain keamanan, Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya dukungan perbankan dan lembaga keuangan dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), termasuk pelaku usaha ultra mikro di Maluku.
Ia berharap IWAPI dapat mengambil peran strategis dalam mendampingi para perempuan pengusaha agar memiliki tata kelola usaha dan manajemen keuangan yang baik, sehingga semakin dipercaya oleh lembaga perbankan untuk memperoleh akses permodalan.
Mengakhiri sambutannya, Vanath menegaskan bahwa pembangunan Maluku merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, perbankan, dan organisasi perempuan pengusaha seperti IWAPI menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Rakerda II DPD IWAPI Provinsi Maluku diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran organisasi dalam mendorong peningkatan kapasitas perempuan pengusaha, memperluas jejaring usaha, serta berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku. (***
