ARB.COM, – Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Ruangan Vlissingen, Balai Kota Ambon, Jumat 13 Februari 2026.
Pelantikan ini mencakup 4 negeri dan 2 desa, yakni Negeri Passo, Negeri Rutong, Negeri Batu Merah, Negeri Halong, serta Desa Nania dan Desa Waiheru.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bodewin menegaskan bahwa Saniri Negeri dan BPD memiliki peran strategis sebagai unsur legislatif di tingkat negeri dan desa. Lembaga ini bertugas mengawasi, memberi pertimbangan, serta memastikan jalannya pemerintahan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Saniri dan BPD bukan sekadar pelengkap struktur. Kalian adalah penyeimbang, pengawas, dan mitra kritis bagi pemerintah negeri dan desa. Fungsi inilah yang harus dijaga agar tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel,” tegas Bodewin di hadapan para anggota yang baru dilantik.
Ia mengingatkan, tugas sebagai anggota Saniri dan BPD adalah amanah masyarakat yang harus dijalankan dengan integritas. Menurutnya, penguatan fungsi pengawasan di tingkat akar rumput sangat penting untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan program pembangunan.
“Kalian berada di garda terdepan. Suara masyarakat ada di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan dan penggunaan dana desa maupun negeri sesuai kebutuhan dan aturan,” ujarnya.
Wali Kota juga berharap anggota yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri dan bekerja sama dengan pemerintah negeri dan desa. Sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif di tingkat bawah dinilai kunci untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Bagian Pemerintahan Kota Ambon menjelaskan, proses PAW dilakukan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan ini bertujuan mengisi kekosongan jabatan agar fungsi Saniri dan BPD tetap berjalan optimal.
Salah satu anggota Saniri Negeri yang baru dilantik menyampaikan komitmen untuk menjalankan tugas dengan tanggung jawab. “Kami siap menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah negeri. Pengawasan dan masukan akan kami sampaikan secara objektif,” katanya.
Pelantikan ditutup dengan pembacaan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara. Pemerintah Kota Ambon berharap kehadiran anggota baru dapat memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat negeri dan desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Dengan struktur yang lengkap, Pemkot Ambon optimistis program pembangunan di 4 negeri dan 2 desa tersebut dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan tepat sasaran. *(
